Kini beli rumah di bawah 2M bebas pajak dan insentif loh!

Presiden Jokowi akan menggunakan strategi ini untuk menjaga perekonomian Indonesia di akhir masa jabatan nya. Menurut Presiden Jokowi guna mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah akan memberikan insentif fiskal ke sektor properti. Insentif fiskal ini diberikan dalam bentuk relaksasi PPN dalam sektor properti.

“Dari kacamata ekonomi, tentu saja ini akan berpengaruh banyak dan luas. Industri properti melibatkan lebih dari 150 industri terkait, sehingga bisa kita bayangkan akan seluas apa pergerakan ekonomi yang terjadi dengan adanya kebijakan ini. Masyarakat akan merasa terbantu dengan adanya relaksasi PPN ini. Dan minat beli pun akan naik pasti nya.” Imbuh Sari Dewi, CEO of Loan Market (Indonesia).

Bukan cuma bantuan PPN, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif untuk uang administrasi dalam bentuk insentif terhadap perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah memberikan insentif untuk pengurusan administrasi rumah baru mulai dari BPHTB dan lain-lain senilai Rp 4 juta. Ini berlaku hingga tahun 2024. 

Sektor properti disebutkan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Data selama ini clear menunjukkan kontribusi properti terhadap perekonomian. Salah satunya terhadap PAD (pendapatan asli daerah) sebesar 30-40% dan masih ada kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog rumah yang diperkirakan mencapai 12,7 juta unit.

Kebijakan ini tentu saja membawa angin segar bagi sektor properti di Indonesia. “Tentu saja ini menjadi berita yang baik bagi industri properti, karena dengan adanya kebijakan ini, akan mendorong para pengembang properti di Indonesia untuk melakukan penjualan baik landed house ataupun vertical. Produk primary ataupun secondary. Dampak yang terasa akan sangat besar untuk perekonomian di Indonesia” ujar Johann Boyke Nurtanio, Country Director of Ray White (Indonesia)

Johann Boyke berharap pemberian relaksasi PPN ini akan dilakukan secara konsisten untuk mendorong pertumbuhan dari sektor properti. Tidak hanya berhenti di masa pemerintahan Jokowi, namun dapat terus dijalankan oleh Presiden terpilih nantinya di tahun 2024.